Kumpulan Berita

Dpr Ri


Nasional
12 March 2025

KSAD Pastikan Bakal Ikut Apapun Hasil Revisi UU TNI

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan TNI akan mengikuti apapun hasil kebijakan dari rancangan revisi undang-undang TNI. Hal ini berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan dan penempatan TNI aktif di jabatan sipil.

Nasional
12 March 2025

Pimpinan DPR Pastikan Revisi UU TNI Tak Mungkin Selesai sebelum Reses

Menurut Adies, kemungkinan paling cepat revisi UU TNI diselesaikan pada masa sidang berikutnya. Bisa cepat selesai bila tidak ada perdebatan panjang.

Nasional
11 March 2025

Menhan Harap Revisi UU TNI Selesai Dibahas Sebelum Masuk Masa Reses DPR

Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin berharap pembahasan revisi undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI), bisa selesai sebelum DPR RI menjalani masa reses.

Nasional
10 March 2025

3 Pasal Akan Diubah di RUU TNI, DPR: Lingkup Tugas, Usia Pensiun hingga Kedudukan

Komisi I DPR RI memulai pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI).

Nasional
10 March 2025

Mayor Teddy Naik Pangkat Jadi Letkol Tuai Sorotan, Begini Reaksi Pepabri

Syamsu menilai, kenaikan pangkat Teddy diproses melalui mekanisme tak biasa.

Nasional
10 March 2025

DPR Tegaskan Tak Pernah Sepakat Pengangkatan CPNS dan CPPPK Digelar Serentak

Anggota Komisi II DPR RI Rahmat Saleh menegaskan, tidak pernah ada keputusan pengangkatan serentak Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Nasional
7 March 2025

Breaking News: KPK Tetapkan Sekjen DPR Tersangka Korupsi Pengadaan Rumah Dinas

Setyo menjelaskan ketujuh tersangka ini belum dilakukan proses penahanan. Penahanan menurutnya menunggu perhitungan hasil kerugian keuangan negara.

Nasional
7 March 2025

DPR Sebut Pemerintah Siap Tambal Dana untuk PSU di Puluhan Daerah

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi mengaku, telah mendapat kabar bahwa Pemerintah siap untuk tambahi anggaran pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah.