Kumpulan Berita

DPR RI.


Nasional
5 November 2025

MKD: Ahmad Sahroni, Nafa Urbach dan Eko Patrio Terbukti Melanggar Etik

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menggelar sidang etik terhadap 5 anggota DPR RI nonaktif akibat aksi demo 25-30 Agustus.

Nasional
5 November 2025

Pakai Jas, Ahmad Sahroni Cs Ikuti Sidang Putusan Etik di MKD

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menggelar sidang etik terhadap lima anggota DPR RI nonaktif buntut aksi demo 25??"30 Agustus pada Senin (3/11/2025).

Nasional
5 November 2025

MKD Gelar Sidang Putusan Etik Ahmad Sahroni Cs

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menggelar sidang etik terhadap lima anggota DPR RI nonaktif buntut aksi demo 25??"30 Agustus pada Senin (3/11/2025).

Nasional
4 November 2025

BPIH Turun! Ketua DPR: Harus Tetap Terjangkau untuk Rakyat

Ketua DPR RI, Puan Maharani menyambut baik keputusan penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1447 H/2026 M menjadi Rp87,4 juta per jemaah. Sementara itu, Bipih atau biaya yang dibayarkan langsung oleh calon jemaah juga turun menjadi Rp54,1 juta.

Nasional
4 November 2025

Kursi Gus Alam Terisi, DPR Lantik Pengganti Anggota PKB Korban Kecelakaan Tragis

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi melantik Fauqi Hapidekso sebagai anggota Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Fraksi PKB.

Nasional
4 November 2025

Ketua DPR: Tugas Negara Bukan Memperumit Urusan Rakyat, tapi Mempermudah

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, aparatur pemerintah harus memiliki tekad kuat memberantas budaya kerja yang menghambat pelayanan publik.

Nasional
3 November 2025

Saksi Ahli: Anggota DPR Joget di Sidang Tahunan Bukan karena Naik Gaji

Koordinator Orkestra Simfoni Praditya Wiratama Universitas Pertahanan (Unhan), Letkol TNI Suwarko, memastikan tidak ada pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal kenaikan gaji anggota DPR RI dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD pada 15 Agustus 2025.

Nasional
3 November 2025

Sidang MKD, Kriminolog: Penjarahan 30 Agustus Sudah Ditargetkan!

Adrianus, menyoroti perilaku hoaks yang bukan hanya mencederai demokrasi, tetapi juga dapat memicu konflik sosial dan kesalahpahaman publik terhadap lembaga negara.