Kumpulan Berita
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, isi pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak seperti yang dikhawatirkan sejumlah kalangan.
Kehilangan mereka bukan hanya duka bagi keluarga, tetapi juga bagi institusi Polri dan seluruh bangsa Indonesia
Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda), untuk lebih tegas dalam mengatur dan mengawasi penggunaan ruang laut dan pesisir.
Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari menyinggung soal peran Raden Ajeng (RA) Kartini
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri mengikuti sidang Commission on the Status of Women (CSW)
Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto turut menyoroti kekhawatiran kembalinya Dwifungsi ABRI seperti Orde Baru (Orba) melalui revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Rapat yang digelar di hotel mewah itu menuai sorotan. Sebab, dianggap bertolak belakang dengan semangat efisiensi yang digaungkan pemerintah.
Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menilai, sikap KontraS terhadap revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI merupakan bentuk keberpihakan yang berbeda.