DPR

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi undang-undang (UU).

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengusulkan pembatasan jumlah porsi yang diproduksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York menegaskan posisi Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung nilai kemanusiaan, keadilan, dan solidaritas universal.

Dengan disetujuinya sebagai Ketua LPS, Anggito akan menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati oleh Purbaya Yudhi Sadewa.

Komisi IX DPR RI kembali menyoroti berbagai persoalan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mulai dari maraknya kasus keracunan massal hingga rendahnya serapan anggaran, DPR pun menjadwalkan audiensi dengan sejumlah ahli untuk mencari solusi.

Komisi XI DPR RI akan menggelar fit and proper atau uji kelayakan dan kepatutan untuk calon Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Periode 2025 - 2030, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang kini menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Situasi keamanan di kawasan Gedung DPR RI kini dinilai sudah kondusif. Koalisi masyarakat sipil meminta agar prajurit TNI yang masih berjaga segera ditarik, guna menghindari polemik di tengah masyarakat.

Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh menilai tantangan hukum saat ini kian kompleks. Untuk itu, ia menilai pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSK) perlu dipercepat.