DPR.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki kewenangan baru yakni, mengevaluasi para pejabat negara yang terpilih dari hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

Instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memperbolehkan kembali pengecer menjual gas LPG 3kg disambut baik banyak pihak. Hal ini dinilai sebagai langkah tepat untuk menghindari gejolak di masyarakat.

Langkah PSSI untuk melakukan naturalisasi pemain sepak bola secara besar-besaran mendapatkan kritik tajam dari anggota Komisi XIIII DPR RI dari Fraksi PAN Arizal Azis.

Komisi VI sedang melakukan pembahasan RUU Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hari ini.

Hal ini menyusul pelantikan kepala daerah yang ditunda.

Fitroh menjelaskan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan dokumen untuk membawa yang bersangkutan ke Indonesia.

Komisi II DPR RI dan Pemerintah sepakat pelantikan kepala daerah di wilayah yang tak bersengka di Mahkamah Konstitusi (MK), bisa digelar pada 6 Februari 2024.

Meski demikian, ia menilai, opsi ini terlalu lama waktu pelantikanmya. Apalagi, kata dia, pelaksanaan APBD, mutasi harus terus berjalan.