DPR

Komisi III DPR RI mendukung Polri yang resmi memecat oknum Brimob Polda Maluku, Bripda MS yang menganiaya pelajar di Tual.

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa pihaknya membuka kemungkinan untuk turut mengundang partai politik non-parlemen, dalam rangka membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menegaskan, bahwa DPR RI tidak pernah mengeluarkan pernyataan dukungan untuk menutup gerai minimarket ternama di seluruh Indonesia. Ia menyebut informasi yang beredar tersebut sebagai hoaks dan tendensius.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung langkah tegas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor Wilayah (Kanwil) DKI Jakarta, yang menyegel sejumlah toko perhiasan mewah karena diduga melakukan pelanggaran administrasi impor. Langkah tersebut diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, menyoroti proses penetapan Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi. Menurut Jimly, penunjukan tersebut tidak melanggar aturan hukum, namun menimbulkan persoalan etika di internal DPR.

Dalam postingan tersebut, disebutkan tragedi ini menjadi tamparan keras untuk dunia pendidikan Tanah Air.

Pengesahan diambil dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III tahun 2025-2026 yang digelar pada Selasa (27/1/2026).

Dewan Perwakikan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sepakat Polri menjadi lembaga negara di bawah Presiden.