DPR.

DPR menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset disahkan menjadi undang-undang paling lambat 15 Desember 2026. Target tersebut dinilai menjadi momentum untuk menuntaskan regulasi yang telah lama dibutuhkan dalam pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi.

Situasi aksi demonstrasi di depan kompleks parlemen, Jakarta, mulai memanas. Massa aksi terlihat melakukan pembakaran sejumlah barang di sekitar lokasi demonstrasi, Kamis (27/8/2026).

Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera mencairkan anggaran operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebesar Rp290,9 miliar. Desakan itu disampaikan menyusul karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan yang dalam beberapa hari terakhir semakin meluas.

Rajiv menilai keterlibatan jajaran kepolisian dalam penguatan produksi bawang putih menunjukkan respons cepat Polri dalam mendukung agenda pemerintah di sektor pangan.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengungkapkan, KRI Ki Hajar Dewantara akan dijual melalui mekanisme lelang oleh pemerintah.

Komisi I DPR belum menentukan sikap terkait langkah pemerintah yang mengajukan permohonan penjualan KRI Ki Hajar Dewantara. Komisi I DPR akan menggelar pembahasan khusus untuk mendalami pengajuan tersebut.

Kompleks Parlemen Senayan menjadi pusat perhatian nasional pada Jumat (14/8/2026) seiring digelarnya agenda tahunan Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad meminta buruh tidak pesimistis dengan batas waktu yang diberikan Mahkamah Konstitusi (MK), untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang baru. RUU tersebut ditargetkan rampung pada Oktober 2026.