Kumpulan Berita

DPR


Nasional
10 September 2024

DPR Pertanyakan Efektivitas KPU Gemar Buat Film untuk Sosialisasikan Pilkada

Anggota Komisi II DPR RI Rezka Oktoberia mempertanyakan efektivitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) mensosialisasikan kepada pemilih lewat tayangan film.

Nasional
10 September 2024

Kerap Mangkir Sidang Praperadilan, Anggota DPR Ingatkan KPK Hormati KUHAP

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tunduk pada proses hukum, salah satunya gugatan praperadilan dari tersangka.

Nasional
10 September 2024

Bukan DPA, DPR-Pemerintah Ubah Nomenklatur Wantimpres Jadi Wantimpres RI

Panitia Kerja (Panja) RUU Watimpres DPR RI bersama Pemerintah menyepakati tak ubah nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Nasional
10 September 2024

DPR Target RUU Kementerian Negara dan Wantimpres Rampung Periode Ini

Puan Maharani menargetkan RUU Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan RUU Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) rampung periode ini.

Nasional
10 September 2024

Bakal Gelar Rapat Bersama KPU, Ketua Komisi II DPR Usul Pilkada Ulang Segera Dilakukan Bila Kotak Kosong Menang

Sedianya, kata Doli, ada dua opsi yang diatur dalam UU Pilkada bila kotak kosong meraih suara tertinggi di suatu daerah. Pertama, pemungutan suara ulang dilakukan pada tahun berikutnya

Hot Issue
10 September 2024

DPR Setujui 5 Anggota BPK Periode 2024-2029, Ini Profilnya

DPR mengumumkan laporan hasil uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI periode 2024-2029.

Nasional
9 September 2024

Breaking News: Baleg-Pemerintah Setuju RUU Kementerian Negara Dibawa ke Rapat Paripurna

Dalam rapat tersebut, Seluruh fraksi dalam pandangan mini fraksinya menyatakan setuju agar RUU Kementerian Negara disahkan menjadi UU.

Nasional
9 September 2024

DPR Minta Kominfo Perketat Registrasi Kartu Prabayar Cegah Penyalahgunaan Data Pribadi

Pemerintah telah mengeluarkan aturan yang tegas melarang operator selular melakukan praktik ilegal dengan melakukan registrasi kartu prabayar dengan NIK dan NOK tanpa hak.