Dpr

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini merespons program magang nasional bagi fresh graduate dari pemerintah. Menurutnya, program ini harus berujung pada penyerapan tenaga kerja.

DPR menyoroti rencana peleburan Kementerian BUMN ke Danantara, mengingatkan pemerintah untuk tidak menimbulkan masalah baru. DPR menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan ketat agar aset BUMN tidak disalahgunakan.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menilai wacana pembatasan media sosial dengan sistem "satu warga, satu akun" bisa menjadi opsi untuk menekan anonimitas di dunia maya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menelaah dugaan pemalsuan cukai rokok. Pemerintah berupaya memberantas kebocoran dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor ini. Komisi XI DPR RI menyoroti kesulitan industri rokok jika cukai dinaikkan agresif pada 2026. (178 karakter)

Sejumlah massa menggelar unjuk rasa di depan Gerbang Utama Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025). Mereka menuntut agar RUU Perampasan Aset segera disahkan.

Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding mengatakan, dua RUU ini telah menjadi perhatian banyak pihak.

Komisi III DPR RI menegaskan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan menjadi regulasi krusial untuk keberlanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

DPR menolak merger Pelita Air dan Garuda Indonesia. Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafaqif menilai Pelita Air dalam kondisi baik. Ia menyarankan spin-off Citilink dan merger dengan Pelita untuk selamatkan Garuda.