DPR

Aliansi buruh mendesak DPR, khususnya Puan Maharani, untuk segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan. Tuntutan ini disampaikan saat audiensi di Gedung DPR/MPR, Jakarta, dengan ribuan buruh dari berbagai daerah hadir dalam aksi tersebut.

Situasi keamanan di kawasan Gedung DPR RI kini dinilai sudah kondusif. Koalisi masyarakat sipil meminta agar prajurit TNI yang masih berjaga segera ditarik, guna menghindari polemik di tengah masyarakat.

Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh menilai tantangan hukum saat ini kian kompleks. Untuk itu, ia menilai pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSK) perlu dipercepat.

DPR menyoroti rencana peleburan Kementerian BUMN ke Danantara, mengingatkan pemerintah untuk tidak menimbulkan masalah baru. DPR menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan ketat agar aset BUMN tidak disalahgunakan.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menilai wacana pembatasan media sosial dengan sistem "satu warga, satu akun" bisa menjadi opsi untuk menekan anonimitas di dunia maya.

Tantangan untuk Menpora Baru Erick Thohir

Sejumlah massa menggelar unjuk rasa di depan Gerbang Utama Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025). Mereka menuntut agar RUU Perampasan Aset segera disahkan.

Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding mengatakan, dua RUU ini telah menjadi perhatian banyak pihak.