FPI.

Aziz juga menyampaikan melalui gambar seruan aksi yang dibagikan, aksi bela rakyat (AKBAR) tersebut membawa tiga tuntutan.

Agung mengimbau kepada peserta aksi untuk mematuhi tata tertib ketika menyampaikan aspirasi di muka umum.

Kawat berduri beserta water barrier tengah dipersiapkan di pinggir bahu jalan.

Kasus HTI-FPI itu masuk hukum administrasi negara, jadi ada sebuah organisasi yang melanggar undang-undang Ormas.

Silakan saja, yang penting tidak melanggar hukum, siapa pun boleh membuat perkumpulan-perkumpulan.

Upaya hukum ini diamil setelah Jaksa menganggap terjadi kesalahan dari vonis majelis hakim dalam mengambil putusan.

"Menghargai keputusan hakim, karena keputusan hakim adalah independen," kata Dedi kepada awak media, Jakarta, Jumat (18/3/2022).

Ketut mengatakan, pihaknya menghormati vonis hakim tersebut.