Kumpulan Berita

Gibran Rakabuming Raka


Nasional
27 November 2025

Setahun Lapor Mas Wapres, Tercatat Ada 16.505 Laporan Masyarakat

Setahun berjalan, Lapor Mas Wapres (LMW) yang digagas oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka pada 11 November 2024 tercatat telah menerima 16.505 laporan dari masyarakat.

MNCTV Channel
24 November 2025

Wapres Gibran Dorong Kolaborasi RI-Afrika di CEO Forum 2025

Wapres Gibran Rakabuming Raka menghadiri Indonesia-Africa CEO Forum 2025, menyampaikan komitmen Indonesia untuk memperluas kolaborasi strategis dengan Afrika, serta menyambut baik kebijakan bebas visa untuk mempercepat interaksi bisnis dan investasi.

Smart Money
24 November 2025

4 Fakta Jokowi dan Gibran Kompak Pamer QRIS di Forum Internasional

Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka kompak memamerkan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) di forum internasional.

Nasional
24 November 2025

Indonesia Ingin G20 Tempatkan Isu Kemanusiaan di Pusat Tata Kelola Global

Gibran menyoroti rangkaian bencana alam serta krisis di berbagai belahan dunia, termasuk konflik kemanusiaan dari Palestina hingga Ukraina

Nasional
23 November 2025

KTT G20 di Afsel, Gibran Bahas QR, MBG, hingga Konflik Global

Gibran menghadiri dua sesi utama pada KTT G20 di Afrika Selatan.

Nasional
23 November 2025

Di Sela KTT G20, Gibran Hadiri MIKTA Leaders’ Gathering di Johannesburg

Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka, menghadiri MIKTA Leaders?? Gathering di sela gelaran KTT G20, Sabtu 23 November 2025. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Korea Selatan selaku Ketua MIKTA tahun ini, dan berlangsung di Hall 7, Johannesburg Expo Centre, Johannesburg, Afrika Selatan.

Hot Issue
23 November 2025

Gibran Pamer QRIS di KTT G20, Airlangga: Diadopsi Jepang dan Korea

Indonesia memamerkan sistem pembayaran berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di KTT G20.

Hot Issue
23 November 2025

Pidato di KTT G20, Gibran: Kerja Sama Harus Memberdayakan Bukan Mendikte

Gibran Rakabuming Raka menekankan bahwa Pemerintah Indonesia meyakini setiap negara berhak memetakan pembangunannya sendiri.