Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Bendahara Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah (Amphuri), H.M Tauhid Hamdi (TH). Hamdi diperiksa terkait dugaan korupsi penetapan kuota haji.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024, salah satunya dengan mengumpulkan keterangan saksi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap hampir 400 travel menggunakan kuota haji tambahan dengan visa haji khusus.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief pada Kamis (18/9/2025).

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyatakan telah menyerahkan foto-foto sejumlah istri pejabat yang berangkat haji furoda dan diduga menerima fasilitas negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK menyatakan akan menindaklanjuti Menurut Budi, setelah verifikasi, KPK akan melakukan telaah dan analisis terhadap aduan untuk melihat apakah substansinya masuk ke dalam ranah kewenangan KPK atau tidak.setiap aduan masyarakat yang masuk dengan melakukan verifikasi terlebih dahulu.

Kemenag mendapatkan indeks sangat memuaskan dari jamaah haji Indonesia pada tahun 2025.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengusut perkara dugaan korupsi penetapan kuota haji 2023??"2024.