Haji

Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, tiba di Gedung Merah Putih KPK hari ini.

KPK menyambut positif terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah. KPK menilai kementerian tersebut membuat penanganan pelaksanaan ibadah ke Tanah Suci akan lebih fokus.

Mensesneg Prasetyo Hadi membuka peluang Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan sebagai Menteri Haji.

Komisi VIII DPR RI menyetujui Revisi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (RUU Haji dan Umrah) untuk dibawa ke dalam rapat paripurna dan disahkan menjadi undang-undang (UU). Salah satu poin yang disetujui yakni perubahan Badan Penyelanggara Haji (BPH) menjadi Kementerian Haji.

Rencana pemerintah membentuk Kementerian Haji dan Umrah mendapat respons positif dari Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Komisi VIII DPR RI telah rampung membahas Revisi Undang-Undang Haji dan Umrah dengan memberikan kuota jamaah reguler 92 persen.

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyampaikan, pihaknya akan menggelar rapat tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) untuk membahas Revisi Undang-Undang (RUU) Haji dan Umrah pada Minggu (24/8/2025).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan akan ada Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengakomodasi kementerian baru yang dibentuk melalui Revisi Undang-Undang (RUU) Haji dan Umrah.