HAM

Hal ini agar Indonesia dapat tampil sebagai leading country dalam isu-isu hak asasi manusia (HAM).

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya menanggapi wacana pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM), yang disuarakan sejumlah aktivis.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri menyoroti pernyataan salah satu anggota parlemen Inggris, yang menyinggung situasi penegakan HAM di Papua.

Menurutnya, pihaknya mendorong agar para siswa yang bakal diberikan pendidikan di Barak Militer itu, sistem pendidikannya terkontrol agar tak menabrak nilai-nilai HAM.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menegaskan, kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa ke barak militer tak melanggar HAM.

Rekomendasi itu ditujukan kepada sejumlah pihak seperti Polri hingga Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT).

Natalius Pigai mengatakan pendidikan HAM sangat penting dalam kurikulum di sekolah. Dia menegaskan pembangunan moral dan etika harus selaras dengan nilai-nilai HAM yang universal. Dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, kita harus memastikan kehidupan moral, etik, dan sosial spiritual tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.

Lebih lanjut, Pigai menuturkan pemahaman HAM yang baik bagi para calon penerima amnesti akan menurunkan tingkat residivisme. Pasalnya, sambung Pigai, seseorang menjadi WBP karena memiliki mindset yang berseberangan dengan HAM.