HAM.

Menurutnya, pihaknya mendorong agar para siswa yang bakal diberikan pendidikan di Barak Militer itu, sistem pendidikannya terkontrol agar tak menabrak nilai-nilai HAM.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menegaskan, kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa ke barak militer tak melanggar HAM.

Rekomendasi itu ditujukan kepada sejumlah pihak seperti Polri hingga Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT).

Natalius Pigai mengatakan pendidikan HAM sangat penting dalam kurikulum di sekolah. Dia menegaskan pembangunan moral dan etika harus selaras dengan nilai-nilai HAM yang universal. Dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, kita harus memastikan kehidupan moral, etik, dan sosial spiritual tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.

Lebih lanjut, Pigai menuturkan pemahaman HAM yang baik bagi para calon penerima amnesti akan menurunkan tingkat residivisme. Pasalnya, sambung Pigai, seseorang menjadi WBP karena memiliki mindset yang berseberangan dengan HAM.

Yusril menyampaikan hal itu saat menghadiri acara peringatan hari HAM Sedunia di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal itu disampaikan dalam acara Hari Hak Asasi Manusia ke-76 dengan tema 'Harmoni dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045' di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur

SETARA Institute for Democracy and Peace mencatat, perjalanan satu dekade Presiden Jokowi dalam upaya pemajuan HAM tercatat tidak pernah menyentuh angka moderat 4 dari skala 1-7.