Kumpulan Berita
Pigai menjelaskan, butuh aturan dasar untuk memberikan hukum terhadap perusahaan pelanggaran HAM.
Dia juga menyambut baik kerja sama ini sebagai bentuk sinergi strategi dengan pemerintah dalam hal ini KemenHAM RI.
Perusahaan di Indonesia masih banyak yang belum mengintegrasikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kegiatan bisnisnya
Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya menanggapi wacana pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM), yang disuarakan sejumlah aktivis.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri menyoroti pernyataan salah satu anggota parlemen Inggris, yang menyinggung situasi penegakan HAM di Papua.
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menilai kebijakan pelajar masuk barak militer tidak melanggar HAM.
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menegaskan, kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa ke barak militer tak melanggar HAM.
Rekomendasi itu ditujukan kepada sejumlah pihak seperti Polri hingga Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT).