Ham

Perusahaan di Indonesia masih banyak yang belum mengintegrasikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kegiatan bisnisnya

Hal ini agar Indonesia dapat tampil sebagai leading country dalam isu-isu hak asasi manusia (HAM).

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya menanggapi wacana pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM), yang disuarakan sejumlah aktivis.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menilai kebijakan pelajar masuk barak militer tidak melanggar HAM.

Menurutnya, pihaknya mendorong agar para siswa yang bakal diberikan pendidikan di Barak Militer itu, sistem pendidikannya terkontrol agar tak menabrak nilai-nilai HAM.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menegaskan, kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa ke barak militer tak melanggar HAM.

Pigai menyampaikan, dirinya telah memerintahkan Kanwil Jawa Tengah untuk memeriksa kabar pemecatan Twister Angel. Jika benar kabar itu, Pigai memegaskan akan menolaknya, lantaran Pemerintah berkomitmen untuk menghormati HAM.

Natalius Pigai mengatakan pendidikan HAM sangat penting dalam kurikulum di sekolah. Dia menegaskan pembangunan moral dan etika harus selaras dengan nilai-nilai HAM yang universal. Dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, kita harus memastikan kehidupan moral, etik, dan sosial spiritual tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.