HAM.

Pigai menjelaskan, butuh aturan dasar untuk memberikan hukum terhadap perusahaan pelanggaran HAM.

Dia juga menyambut baik kerja sama ini sebagai bentuk sinergi strategi dengan pemerintah dalam hal ini KemenHAM RI.

Perusahaan di Indonesia masih banyak yang belum mengintegrasikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kegiatan bisnisnya

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya menanggapi wacana pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM), yang disuarakan sejumlah aktivis.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri menyoroti pernyataan salah satu anggota parlemen Inggris, yang menyinggung situasi penegakan HAM di Papua.

Menurutnya, pihaknya mendorong agar para siswa yang bakal diberikan pendidikan di Barak Militer itu, sistem pendidikannya terkontrol agar tak menabrak nilai-nilai HAM.

Rekomendasi itu ditujukan kepada sejumlah pihak seperti Polri hingga Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pigai menyampaikan, dirinya telah memerintahkan Kanwil Jawa Tengah untuk memeriksa kabar pemecatan Twister Angel. Jika benar kabar itu, Pigai memegaskan akan menolaknya, lantaran Pemerintah berkomitmen untuk menghormati HAM.