HAM.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri menyoroti pernyataan salah satu anggota parlemen Inggris, yang menyinggung situasi penegakan HAM di Papua.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menilai kebijakan pelajar masuk barak militer tidak melanggar HAM.

Menurutnya, pihaknya mendorong agar para siswa yang bakal diberikan pendidikan di Barak Militer itu, sistem pendidikannya terkontrol agar tak menabrak nilai-nilai HAM.

Rekomendasi itu ditujukan kepada sejumlah pihak seperti Polri hingga Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pigai menyampaikan, dirinya telah memerintahkan Kanwil Jawa Tengah untuk memeriksa kabar pemecatan Twister Angel. Jika benar kabar itu, Pigai memegaskan akan menolaknya, lantaran Pemerintah berkomitmen untuk menghormati HAM.

Natalius Pigai mengatakan pendidikan HAM sangat penting dalam kurikulum di sekolah. Dia menegaskan pembangunan moral dan etika harus selaras dengan nilai-nilai HAM yang universal. Dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, kita harus memastikan kehidupan moral, etik, dan sosial spiritual tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.

Yusril menyampaikan hal itu saat menghadiri acara peringatan hari HAM Sedunia di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM).

Yusril menyebut persoalan HAM merupakan persoalan semua orang. Namun, tanggungjawab, pemajuan dan perlindungan HAM diatur dalam amandemen konstitusi dibebankan kepada negara.