HAM

Yusril menyebut persoalan HAM merupakan persoalan semua orang. Namun, tanggungjawab, pemajuan dan perlindungan HAM diatur dalam amandemen konstitusi dibebankan kepada negara.

Hal itu disampaikan dalam acara Hari Hak Asasi Manusia ke-76 dengan tema 'Harmoni dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045' di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur

SETARA Institute for Democracy and Peace mencatat, perjalanan satu dekade Presiden Jokowi dalam upaya pemajuan HAM tercatat tidak pernah menyentuh angka moderat 4 dari skala 1-7.

Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 10 Desember. Salah satunya, peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM).

Webinar tersebut menekankan pentingnya pendidikan HAM dan literasi keagamaan lintas budaya sebagai bagian dalam upaya merawat keberagaman dan menjamin hak kebebasan beragama. Wakil Menteri HAM, Mugiyanto menyatakan Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra memberikan klarifikasi pernyataannya soal peristiwa 98 bukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.

Pemerintah Indonesia telah memiliki Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) yang telah disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023.

Persoalan yang menimpa masyarakat Uighur terus menjadi sorotan dunia.