Kapal China.

Benny Rhamdani mengeluhkan belum diterbitkannya peraturan pemerintah (PP), sebagai payung hukum BP2MI.

Pemerintah diminta membuka nama perusahaan perekrut ABK yang diperbudak di kapal China.

Mereka tercatat berasal dari keluarga tidak mampu.

Harus bekerja selama 30 jam tanpa berhenti.

Sejumlah ABK mengatakan kontrak kerjanya tidak mengatur soal jam kerja.

Menurut saya ada kelemahan dari pemerintah dalam pengawasan ABK ketika mereka akan bekerja di luar negeri.

Rencana awal yang akan dilakukan LPSK yakni, ikut menjemput para ABK asal Indonesia tersebut, besok, Jumat 8 Mei 2020.

Indonesia meminta China menyelidiki dengan seksama kapal-kapal yang terlibat dalam kasus ini.