Kasus korupsi

Sidang perdana gugatan praperadilan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan hari ini.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memperketat pengawasan terhadap proyek pembangunan daerah, terutama proyek bernilai besar yang dinilai memiliki risiko penyimpangan.

Kejaksaan Agung (Kejagung) didesak tak berhenti mengusut dugaan korupsi transfer pricing pada PT Toba Pulp Lestari (TPL) hanya dari sisi petugas pajak. Pakar Hukum Pidana Universitas Bung Karno, Hudi Yusuf, meminta penyidik turut menelusuri pihak perusahaan, termasuk pemilik dan pengambil keputusan strategis.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan dua ASN pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi transfer pricing oleh PT Toba Pulp Lestari, kepada perusahaan afiliasinya terkait ekspor bubur kertas. Kerugian keuangan negara dalam perkara ini ditaksir mencapai Rp2 triliun.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan dua aparatur sipil negara (ASN) di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai tersangka, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi transfer pricing PT Toba Pulp Lestari (TPL). Kasus tersebut berkaitan dengan ekspor bubur kertas oleh PT TPL kepada perusahaan afiliasinya pada 2008-2025.

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri, mengungkap eks Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Marunda, Ahmad Dedi alias Dedi Congor, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi sejak 2023.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berjalan. Hal itu disampaikan meski dua tersangka dalam perkara tersebut hingga kini belum ditahan.

Dinamika isu internal yang tengah dihadapi Kejaksaan Agung (Kejagung), dinilai dapat menjadi momentum untuk memperkuat reformasi kelembagaan sekaligus mekanisme pengawasan di tubuh institusi penegak hukum tersebut.