Kasus Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Budiman Bayu Prasojo (BBP), pada Senin (23/2/2026). Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Ditjen Bea Cukai.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang menjerat anak pengusaha minyak Riza Chalid, yakni Muhamad Kerry Adrianto Riza, Senin (23/2/2026).

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ahmad Fachrur Rozi atau Gus Fahrur menilai, langkah Kejagung menampilkan tumpukan uang sitaan korupsi senilai Rp6,6 triliun di hadapan publik sebagai bentuk visualisasi keadilan yang konkret.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi (BKS), pada Rabu (18/2/2026).

Terdakwa hakim kasus suap vonis lepas perkara minyak goreng (migor), Djuyamto, melayangkan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperberat hukumannya dari 11 tahun menjadi 12 tahun penjara.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari mengungkapkan, bahwa negara telah menerima uang pengganti kerugian negara dari perkara tindak pidana korupsi sebesar Rp28,6 triliun.

Ketua MA menegaskan tidak ada ruang untuk segala bentuk korupsi oleh aparatur peradilan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bahwa persatuan antara ulama dan umara merupakan fondasi utama dalam menciptakan perdamaian, kemakmuran, serta kebangkitan bangsa Indonesia.