Kasus Korupsi

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, mengimbau para hakim untuk tidak berpolitik saat menangani perkara. Hakim diingatkan agar menjaga wibawa dan menjunjung marwah pengadilan dengan bersikap netral serta independen.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap tujuh orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan, pada Selasa (7/4/2026). Mereka dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil ibu rumah tangga bernama Setyowati Anggraini Saputro, sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Diketahui, yang bersangkutan merupakan istri dari anggota DPRD Jawa Barat, Ono Surono.

Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim menanggapi tudingan terkait pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan yang disebut tidak bermanfaat dan merugikan negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri pembelian aset berupa rumah milik Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang.

Mantan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan, Laksamana Muda (Purn) Leonardi, membantah bahwa pengadaan satelit 123 derajat bujur timur di lingkungan Kementerian Pertahanan menyebabkan kerugian keuangan negara. Menurutnya, tidak ada kerugian senilai Rp306 miliar sebagaimana yang diklaim oditur militer atau jaksa penuntut umum (JPU).

Langkah Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung), yang konsisten memasukkan unsur kerugian perekonomian nasional dalam tuntutan kasus korupsi dinilai sebagai terobosan hukum yang kredibel.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak dapat melakukan penindakan terhadap sektor pemerintah maupun swasta, jika belum melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi (tipikor). Hal itu merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.