Kasus korupsi

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyatakan telah menyerahkan foto-foto sejumlah istri pejabat yang berangkat haji furoda dan diduga menerima fasilitas negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya upaya "lobi-lobi" dari para travel agen yang tergabung dalam asosiasi haji ke oknum Kementerian Agama (Kemenag). Lobi-lobi itu ditujukan agar jatah kuota haji khusus mendapat lebih banyak dari ketentuan yang telah diatur.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi terkait penetapan kuota haji tahun 2024. KPK menelisik dugaan adanya jamaah yang diiming-imingi bisa langsung berangkat haji tanpa harus mengantre oleh pihak travel.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 14 orang, terkait pengusutan perkara dugaan korupsi penyelewangan dana sosial Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), dan Penyuluhan Jasa Keuangan (PJK) OJK tahun 2020-2023, pada Rabu (3/9/2025). Kasus ini lebih dikenal dengan sebutan CSR BI.

Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, telah selesai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan ini dilakukan sebagai saksi terkait dugaan korupsi penentuan kuota haji 2024.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Hendarto (HD), pemilik PT Sakti Mait Jaya Langit (SMJL) dan PT Mega Alam Sejahtera (MAS), terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil enam orang saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Satu diantaranya merupakan Bos biro perjalanan haji dan umroh Maktour, Fuad Hasan Masyhur.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Jaksa Agung Muda bidang Intelijen (Jamintel), Edwin Pamimpin Situmorang (EPS), Rabu (27/8/2025).