Kasus korupsi.

Sidang pembacaan dakwaan terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Kemendikbudristek digelar pada Senin (5/1/2026).

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terus dilakukan penegak hukum menuai kritik. Pasalnya, OTT yang melibatkan pejabat hingga aparat penegak hukum, seakan menandakan pengungkapan kasus korupsi telah menjadi agenda rutin di Tanah Air.

Pakar hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Hibnu Nugroho, menilai Kejaksaan Agung (Kejagung) sebaiknya mengambil alih perkara dugaan korupsi perizinan tambang di Konawe Utara, yang telah dihentikan penyelidikannya (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Hadjar Fickar, menegaskan bahwa dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook, fokus hukum pidana bukan semata ada atau tidaknya aliran uang ke rekening pribadi Nadiem Makarim, melainkan apakah perbuatan yang dilakukan menimbulkan kerugian keuangan negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengupayakan perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi kasus kuota haji agar segera selesai. KPK menargetkan perhitungan tersebut dapat rampung pada tahun 2025 ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal menelusuri aliran dana suap lain yang diduga diterima Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, terkait kasus dugaan suap sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah telah menyita aset milik Linda Susanti, saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) eks Sekretaris Mahkamah Agung, Hasbi Hasan. Bantahan ini disampaikan setelah Linda melaporkan penyidik KPK ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK karena keberatan atas dugaan penyitaan aset.

Keluarga tokoh masyarakat sekaligus pengusaha asal Sumatera Selatan, Kemas H. Abdul Halim Ali atau Haji Halim Ali, menyampaikan kekhawatiran terkait kondisi kesehatan sang ayah yang tetap diwajibkan menghadiri persidangan meski dinilai memiliki risiko medis tinggi.