Kemenag.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, memastikan pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Haji dan Umrah masih sesuai dengan tahap yang direncanakan. RUU Haji dan Umrah akan dibawa ke Rapat Paripurna pada 26 Agustus 2025.

Menurutnya, masjid bukan hanya pusat ibadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial, edukatif, hingga pemberdayaan ekonomi. Saat ini terdapat 700 ribu masjid di Indonesia.

DPR RI dan pemerintah telah menyepakati perubahan status Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian. Hal ini salah satu yang dibahas dalam pembahasan revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Menag meminta para dai muda untuk fleksibel dalam berdakwah, tapi tegas dalam prinsip.

Sebanyak delapan orang di antaranya adalah unsur masyarakat. Tiga lainnya adalah unsur pemerintah dari Kemenag, Kemenkeu dan Kemendagri.

Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI Muhammad Syafii memastikan koperatif dengan langkah yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK sedang menyelidiki dugaan aliran dana di balik SK kuota haji tambahan di Kemenag. Mereka mendalami apakah ada timbal balik dari pihak travel kepada penyelenggara negara atas terbitnya SK yang menguntungkan travel haji khusus.

Menurutnya, semua orang menyaksikan resepsi perkawinan antara agama dan bangsa pada malam ini.