Kemenag.

Empat negara yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Indonesia berkumpul dalam forum ini.

Pasalnya, lembaga yang dipimpin Irfan kini menjadi Kementerian Haji dan Umrah, setelah UU Haji disahkan dalam rapat paripurna kemarin.

Menurutnya, keberhasilan penyuluh dalam membina masyarakat, semakin terasa jika mendapat perhatian dari kepala daerah.

Menurutnya, masjid bukan hanya pusat ibadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial, edukatif, hingga pemberdayaan ekonomi. Saat ini terdapat 700 ribu masjid di Indonesia.

DPR RI dan pemerintah telah menyepakati perubahan status Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian. Hal ini salah satu yang dibahas dalam pembahasan revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan pemerintah telah mengirimkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ke DPR RI.

Sebanyak delapan orang di antaranya adalah unsur masyarakat. Tiga lainnya adalah unsur pemerintah dari Kemenag, Kemenkeu dan Kemendagri.

Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI Muhammad Syafii memastikan koperatif dengan langkah yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).