Kemendagri

Tito menandatangani surat moratorium penggantian/mutasi Pejabat Kepala Dinas Dukcapil.

Menurutnya persoalan daerah ini sebuah permainan pikiran saja dan ini untuk kepentingan rakyat, bukan elitenya.

Hal itu merupakan pencapaian luar biasa mengingat jumlah penduduk Ibu Kota yang sangat tinggi.

Kemendagri meminta kepala daerah transparan soal THR dan gaji ke-13 ASN.

Zudan menjelaskan bahwa nantinya kementrian dan lembaga akan dikenakan biaya untuk mengakses verifikasi data adminduk.

DTKS Kementerian Sosial sama ini menjadi acuan pemerintah pusat untuk menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial

Pemerintah kembali melakukan perpanjangan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) untuk wilayah di luar Jawa dan Bali 

Dibeberkan Presiden Jokowi, ada 101 kepala daerah yang bakal habis masa jabatannya pada tahun ini.