Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah memperkuat tata kelola pengelolaan sampah, termasuk melalui pengembangan skema waste to energy. Penguatan regulasi, kelembagaan, pendanaan, sarana dan prasarana, hingga kerja sama dengan pelaku usaha dinilai penting agar pengelolaan sampah berjalan secara berkelanjutan.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meluncurkan layanan digitalisasi akta kelahiran digital melalui integrasi platform SatuSehat dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Prabowo menegaskan, proses seleksi harus dijalankan dengan benar. Proses tersebut harus memberikan peluang sebesar-besarnya untuk seluruh anak dengan latar belakang apapun.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program dan penyerapan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap program berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Gerakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengajak masyarakat bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Pembangunan kota cerdas tidak hanya berfokus pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga harus mampu memperkuat tata kelola pemerintahan.

Komitmen kepala daerah secara nasional diwakili oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah yang menguatkan peran pemerintah daerah mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah memperkuat peran strategis Provinsi Kepulauan Riau dalam kerja sama pembangunan sosial ekonomi kawasan perbatasan dengan Malaysia.