Kemenkeu

Kementerian Keuangan melaporkan total realisasi belanja telah menyentuh angka Rp227,4 triliun per 31 Januari 2026 atau setara dengan 5,9 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Capaian ini menunjukkan pertumbuhan kuat sebesar 25,7 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

Pemerintah mencatatkan realisasi pembiayaan utang sebesar Rp127,3 triliun hingga 31 Januari 2026, mencakup 15,3 persen dari total target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp832,2 triliun. Menariknya, realisasi di awal tahun ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Kementerian Keuangan melaporkan total pajak yang terkumpul mencapai Rp116,2 triliun hingga akhir Januari 2026 atau tumbuh 30,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini telah memenuhi 4,9 persen dari target keseluruhan yang dipatok dalam APBN 2026.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) resmi menyepakati penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk tahun anggaran 2026.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Unit Kepatuhan Internal di Ditjen Bea dan Cukai. Hal tersebut dilakukan terkait mitigasi dan pencegahan korupsi.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan yang beredar mengenai pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal gugatan uji materiil UU APBN 2026 oleh para guru honorer. Kemenkeu menegaskan tidak ada maksud dari Menkeu untuk merendahkan aspirasi para pendidik tersebut.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menerbitkan peringatan resmi bagi seluruh wajib pajak agar meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya aksi penipuan yang mengatasnamakan instansi tersebut. Modus yang digunakan para pelaku kini semakin beragam, mulai dari isu pemadanan NIK hingga pengiriman file berbahaya.

Kementerian Keuangan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memastikan bahwa informasi mengenai penggeledahan rumah para pejabat Direktorat Jenderal Pajak oleh Kejaksaan Agung adalah tidak benar (hoaks).