Kemenkeu.

Ternyata ini pekerjaan Arya Iwantoro, suami Dwi Sasetyaningtyas yang terancam kembalikan dana Beasiswa LPDP. Pernyataan kontroversial yang disampaikan Dwi Sasetyaningtyas alias Tyas menuai kritik.

Kementerian Keuangan melaporkan realisasi pembiayaan investasi telah menyentuh angka Rp22,73 triliun hingga 31 Januari 2026. Jumlah ini merupakan bagian dari total pagu anggaran pembiayaan investasi dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp203,06 triliun.

Berapa kisaran gaji mayoritas alumni LPDP? Ternyata segini besarannya. Viral di media sosial soal video penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang membuat pernyataan ?? cukup saya yang WNI, anak-anakku jangan”. Pernyataan kontroversial itu diucapkan Dwi Sasetyaningtyas (DS) alias Tyas dan menuai kritikan.

Pemerintah mencatatkan realisasi pembiayaan utang sebesar Rp127,3 triliun hingga 31 Januari 2026, mencakup 15,3 persen dari total target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp832,2 triliun. Menariknya, realisasi di awal tahun ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Kementerian Keuangan melaporkan total pajak yang terkumpul mencapai Rp116,2 triliun hingga akhir Januari 2026 atau tumbuh 30,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini telah memenuhi 4,9 persen dari target keseluruhan yang dipatok dalam APBN 2026.

Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang masa penempatan dana tunai atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun di perbankan domestik selama enam bulan ke depan. Langkah ini diambil seiring dengan akan berakhirnya masa jatuh tempo penempatan dana tersebut pada Maret 2026 mendatang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Unit Kepatuhan Internal di Ditjen Bea dan Cukai. Hal tersebut dilakukan terkait mitigasi dan pencegahan korupsi.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan yang beredar mengenai pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal gugatan uji materiil UU APBN 2026 oleh para guru honorer. Kemenkeu menegaskan tidak ada maksud dari Menkeu untuk merendahkan aspirasi para pendidik tersebut.