Kemenkeu.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berencana memperluas akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, yang mencakup rekening digital dan uang elektronik milik masyarakat Indonesia mulai 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meninjau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak dan Kantor Balai Laboratorium Bea dan Cukai (KBLBC) Kelas II Surabaya, Selasa (11/11/2025).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyurati seluruh pemimpin daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, untuk segera mempercepat realisasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Desakan ini diperlukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan program pembangunan hingga akhir tahun.

Pakar hukum tata negara Refly Harun menanti komitmen Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kritik yang dilontarkan mantan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Hasan Nasbi, yang menilai gaya komunikasinya bisa melemahkan soliditas pemerintahan. Menurut Hasan, sikap Purbaya yang kerap melontarkan kritik terbuka terhadap pejabat lain di kabinet Prabowo Subianto dapat menimbulkan kesan ketidakharmonisan di internal pemerintah.

Mantan Kapolri ini menambahkan, selisih sekitar Rp18 triliun antara data yang dirilis Kemenkeu dan Kemendagri bersifat wajar.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi Chinese Renminbi (CNH) atau dikenal sebagai Dim Sum Bonds untuk pertama kalinya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, mengejar target penerimaan pajak pada sisa akhir tahun ini bakal menggunakan pendekatan yang profesional, bukan seperti gaya preman. Strategi Kementerian Keuangan untuk mempercepat penyerapan pajak menggunakan pendekatan manajemen mikro (micro management) dengan melihat potensi-potensi yang belum terjamah.