Kemenkeu

Kementerian Keuangan secara resmi mengaktifkan berbagai instrumen kebijakan fiskal untuk menangani dampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa dukungan ini mencakup penyaluran bantuan langsung, alokasi dana darurat, hingga restrukturisasi pinjaman daerah.

Suahasil menjelaskan realisasi subsidi dan kompensasi telah mencapai Rp345,1 triliun, setara 72,6 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memfinalisasi kebijakan pengenaan bea keluar (BK) batu bara per Januari 2026.

Kementerian Keuangan telah menyalurkan dana bantuan sebesar Rp4 miliar kepada 52 kabupaten di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang terdampak bencana banjir bandang.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal minimnya anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang belakangan menjadi sorotan pemerintah daerah.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama, memimpin langsung prosesi penyerahan perdana Pita Cukai Desain Tahun 2026 di kawasan produksi Peruri, Karawang. Djaka menegaskan pentingnya ketersediaan pita cukai sejak awal Januari demi menjamin kelancaran produksi industri.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meresmikan teknologi baru berupa alat pemindai peti kemas berbasis AI. Hal ini dinilai lebih efektif untuk meminimalisir pelanggaran di sektor kepabeanan.

Pemerintah tengah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Sumber Daya Alam (SDA). Dalam aturan terbaru yang disiapkan berlaku per 1 Januari 2026, penempatan DHE SDA akan dikhususkan hanya di rekening khusus Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).