Kemenkeu.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Desember 2025 mencapai Rp695,1 triliun atau setara dengan 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini menunjukkan kenaikan dibandingkan defisit tahun 2024 yang berada di level 2,3 persen.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan laporan realisasi sementara APBN Tahun Anggaran 2025 dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (8/1/2026).

Kementerian Keuangan menggelar lelang Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang Rupiah pada hari ini, Selasa (6/1/2026). Langkah ini diambil guna memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN 2026, dengan target indikatif sebesar Rp33 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan jaminan potensi pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah memfinalisasi kebijakan pengenaan bea keluar (BK) batu bara yang diproyeksikan mampu meningkatkan penerimaan negara hingga Rp24-25 triliun per tahun. Kebijakan ini ditargetkan mulai berlaku Januari 2026.

Tongkat estafet kepemimpinan Kementerian Keuangan pun diserahkan kepada Purbaya Yudhi Sadewa.

Satuan Tugas Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pelaku Usaha (Satgas P2SP) melaporkan telah menerima total 10 aduan dari dunia usaha hingga akhir Desember 2025. Laporan-laporan tersebut mencakup berbagai isu krusial yang menghambat iklim investasi dan aktivitas bisnis di Indonesia.

Kementerian Keuangan melaporkan bahwa realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp52,9 triliun per 15 Desember 2025.