Kemenkeu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan sistem administrasi perpajakan nasional atau Coretax kini jauh lebih aman dari ancaman kebocoran data. Ia mengklaim tidak akan ada lagi kebocoran data seperti yang terjadi sebelumnya.

Pemerintah resmi membentuk Satgas Percepatan Program Strategis sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 15 Oktober 2025 lalu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk meninjau langsung sistem pengawasan dan monitoring mereka. Sidak ini merupakan bagian dari upaya intensif Menkeu untuk membersihkan Bea Cukai dan meningkatkan penerimaan negara dari kebocoran, terutama praktik under-invoicing.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan dapat mengumpulkan Rp20 triliun dari total Rp60 triliun tunggakan pajak yang berasal dari 200 wajib pajak hingga akhir tahun 2025.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dirinya belum berencana membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN).

Pemerintah menarik utang baru Rp501,5 triliun hingga akhir September 2025.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi penerimaan pajak hingga September 2025 mencapai Rp1.295,3 triliun, atau turun 4,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar Rp1.354,9 triliun.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta seluruh wajib pajak agar segera melakukan aktivasi akun Coretax, sistem administrasi perpajakan baru yang akan digunakan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan mulai tahun depan.