Kemenkeu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan langkah cepat yang diambil setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, bertujuan untuk memulihkan sentimen positif masyarakat dan pelaku usaha, agar stabilitas ekonomi segera tercapai.

Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 100 persen pada 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dirinya belum mengambil keputusan mengenai kenaikan cukai rokok untuk tahun 2026.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) telah mencapai Rp13 triliun dari pagu anggaran Rp71 triliun hingga 8 September 2025. Angka ini melonjak tajam dibandingkan realisasi hingga April 2025 yang tercatat baru Rp2,3 triliun.

Sampai dengan Agustus 2025 telah direalisasikan belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp1.388,8 triliun dari belanja negara Rp1.960,3 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pencegahan Tutut Soeharto ke luar negeri tidak akan diperpanjang setelah gugatannya terhadap Kemenkeu dicabut. Purbaya juga mengkritik kinerja Satgas BLBI dan berencana mengkajinya ulang.

Penurunan BI-Rate 25 bps dan penempatan Rp200 triliun di bank BUMN oleh pemerintah diharapkan menjadi stimulus ganda untuk mendorong kredit sektor riil dan mempercepat pemulihan ekonomi. Sinergi fiskal dan moneter membutuhkan komitmen perbankan dan pengawasan ketat.

Kemenkeu kembali menunda konferensi pers APBN Kita, menimbulkan spekulasi terkait perubahan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan dampaknya pada kebijakan fiskal. Publik dan media harus menunggu update resmi kondisi fiskal terbaru.