Kumpulan Berita

Kemenkeu.


Hot Issue
3 December 2025

Dirjen Bea Cukai Bakal Rumahkan Pegawai yang Masih Nakal

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama menyatakan merombak internal institusi, termasuk memberi sanksi tegas hingga merumahkan pegawai yang terbukti tidak patuh.

Hot Issue
29 November 2025

Purbaya Akui Banyaknya WNI Kerja di Luar Negeri karena Pertumbuhan Ekonomi Lambat

Penyebab utama banyaknya warga negara Indonesia (WNI) yang memilih bekerja di luar negeri.

Hot Issue
24 November 2025

PNBP Anjlok 15,57 Persen Jadi Rp 402,4 Triliun hingga Akhir Oktober 2025

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga Oktober 2025 tercatat sebesar Rp402,4 triliun, atau turun 15,57 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pelemahan ini terutama dipengaruhi oleh kebijakan pengalihan dividen BUMN ke BPI Danantara.

Hot Issue
24 November 2025

DJP Kantongi Rp11,48 Triliun dari 201 Pengemplang Pajak Jumbo

DJP melaporkan telah berhasil mengumpulkan uang negara sebesar Rp11,48 triliun dari 201 wajib pajak (WP) penunggak pajak terbesar.

Hot Issue
24 November 2025

Prabowo Perketat Pelaporan Keuangan Mulai 2027, Ini Aturannya

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan.

Hot Issue
23 November 2025

Kemenkeu Tegaskan Tak Ada Cukai Rokok Ilegal

Kemenkeu menegaskan rokok ilegal tidak akan diberikan perlakuan khusus berupa cukai.

Hot Issue
21 November 2025

Subsidi Pembayaran dan Kompensasi BBM Capai Rp315 Triliun hingga Oktober 2025

Kementerian Keuangan melaporkan realisasi pembayaran subsidi dan kompensasi hingga Oktober 2025 mencapai Rp315 triliun, atau 66,3 persen dari proyeksi dalam APBN. Realisasi tersebut sedikit lebih rendah 3,7 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Hot Issue
19 November 2025

Rumah Pejabat Pajak Digeledah Kejagung, Ini Respons DJP  

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menghormati proses hukum yang sedang berjalan terkait dugaan tindak pidana korupsi pengurangan kewajiban pembayaran pajak periode 2016-2020.