Kemenkeu

Rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) kembali menguat setelah Sri Mulyani tidak lagi menjabat Menteri Keuangan. BPN, yang sejak lama diinginkan Prabowo, diharapkan dapat memperkuat penerimaan negara. Ekonom Celios, Nailul Huda, menyoroti pentingnya BPN yang sempat tertunda di era Jokowi karena penolakan Sri Mulyani.

Sri Mulyani lengser dari jabatan Menteri Keuangan, digantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Acara sertijab diwarnai momen haru, tangis, permintaan maaf, dan ucapan perpisahan. Simak 5 fakta menariknya!

Badan Penerimaan Negara (BPN) diprediksi akan segera diresmikan setelah pergantian Menteri Keuangan. Wacana ini sebenarnya sudah lama ada sejak era Jokowi namun terhambat. Kini, Prabowo kembali menghidupkannya, terutama setelah tidak ada Sri Mulyani di Kemenkeu. Mungkinkah BPN akan terwujud?

Komisi XI DPR RI menyoroti utang pemerintah yang jatuh tempo sebesar Rp1.300 triliun. Anggota DPR mempertanyakan kemampuan pemerintah membayar utang tersebut dan meminta Menteri Keuangan menyusun strategi penyelesaian utang jangka panjang.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menepis anggapan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan otomatis memicu inflasi. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan berada di kisaran 6,5 hingga 6,7 persen masih dalam batas aman.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan penghormatan dan apresiasi mendalam kepada pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati, dalam acara serah terima jabatan di Gedung Kementerian Keuangan, Selasa (9/9/2025).

Purbaya diharapkan dapat mencopot wakil menteri dan pejabat di Kementerian Keuangan yang merangkap jabatan di badan usaha milik negara (BUMN)

BI-Kemenkeu kembali memperkuat koordinasi kebijakan dengan menerapkan skema pembagian beban (burden sharing)