Kemiskinan

Pemerintah dan DPR menyepakati asumsi makro ekonomi dalam RAPBN 2026, termasuk pertumbuhan ekonomi 5,4%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar Rp16.500 per dolar AS. Target pembangunan juga ditetapkan, seperti penurunan pengangguran dan kemiskinan.

Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan Rp508,2 triliun untuk bansos di RAPBN 2026, lebih tinggi dari era Jokowi. Anggaran ini mencakup PKH, Kartu Sembako, BLT Desa, subsidi energi, dan lainnya. Fokus pada peningkatan akurasi data dan sinergi program.

Menkeu Sri Mulyani memaknai HUT ke-80 RI dengan ajakan untuk terus berjuang melawan kemiskinan, ketimpangan, dan ketertinggalan. Kemerdekaan harus dirawat melalui pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial demi Indonesia yang maju.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan RUU APBN 2026 dengan optimisme tinggi. Ia memaparkan pencapaian ekonomi yang kuat, penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan, serta program unggulan pemerintah yang telah dirasakan oleh masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto mengklaim angka pengangguran di Indonesia berada di level terendah sejak krisis 1998. Kabinet Merah Putih berupaya memerangi kemiskinan dengan program Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan pembangunan Sekolah Rakyat.

Presiden Prabowo menyoroti ketimpangan ekonomi di Indonesia, di mana pertumbuhan ekonomi 5% tidak dirasakan oleh seluruh rakyat. Banyak yang masih kelaparan dan kesulitan berobat. Ia menekankan pentingnya UUD 1945 sebagai landasan pemerataan ekonomi dan efisiensi anggaran.

Percepatan teknologi, transformasi menjadi kunci untuk menciptakan layanan publik yang lebih efisien

Meski mengalami penurunan, jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kemudian, jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia sebanyak 2,38 juta orang.