Kemiskinan

Menkeu Sri Mulyani ungkap APBN 2026 alokasikan Rp508 triliun untuk perlindungan sosial (perlinsos). Anggaran ini wujudkan komitmen pemerintah lindungi masyarakat tidak mampu sepanjang hayat melalui berbagai program dari bayi hingga lansia, mencakup PKH, KIP, beasiswa, jaminan kehilangan pekerjaan, subsidi KUR & JKN, serta bantuan lansia.

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis dan berkualitas untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini setara dengan sekolah umum, namun memiliki pendekatan dan fasilitas yang berbeda, berfokus pada pemberdayaan siswa dan memutus rantai kemiskinan.

Ketua IBC, Arsjad Rasjid menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang diiringi pemerataan kesejahteraan untuk mencapai visi Indonesia Maju. Pertumbuhan 8% harus inklusif dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Penguatan ekspor juga krusial.

Pemerintah dan DPR menyepakati asumsi makro ekonomi dalam RAPBN 2026, termasuk pertumbuhan ekonomi 5,4%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar Rp16.500 per dolar AS. Target pembangunan juga ditetapkan, seperti penurunan pengangguran dan kemiskinan.

Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan Rp508,2 triliun untuk bansos di RAPBN 2026, lebih tinggi dari era Jokowi. Anggaran ini mencakup PKH, Kartu Sembako, BLT Desa, subsidi energi, dan lainnya. Fokus pada peningkatan akurasi data dan sinergi program.

Menkeu Sri Mulyani memaknai HUT ke-80 RI dengan ajakan untuk terus berjuang melawan kemiskinan, ketimpangan, dan ketertinggalan. Kemerdekaan harus dirawat melalui pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial demi Indonesia yang maju.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan RUU APBN 2026 dengan optimisme tinggi. Ia memaparkan pencapaian ekonomi yang kuat, penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan, serta program unggulan pemerintah yang telah dirasakan oleh masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto mengklaim angka pengangguran di Indonesia berada di level terendah sejak krisis 1998. Kabinet Merah Putih berupaya memerangi kemiskinan dengan program Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan pembangunan Sekolah Rakyat.