Kemiskinan

Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan Rp508,2 triliun untuk bansos di RAPBN 2026, lebih tinggi dari era Jokowi. Anggaran ini mencakup PKH, Kartu Sembako, BLT Desa, subsidi energi, dan lainnya. Fokus pada peningkatan akurasi data dan sinergi program.

Menkeu Sri Mulyani memaknai HUT ke-80 RI dengan ajakan untuk terus berjuang melawan kemiskinan, ketimpangan, dan ketertinggalan. Kemerdekaan harus dirawat melalui pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial demi Indonesia yang maju.

Menko Airlangga Hartarto memaparkan capaian ekonomi Indonesia dalam 10 bulan pertama era Presiden Prabowo, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi terkendali, penurunan pengangguran dan kemiskinan, serta surplus neraca perdagangan.

Presiden Prabowo Subianto mengklaim angka pengangguran di Indonesia berada di level terendah sejak krisis 1998. Kabinet Merah Putih berupaya memerangi kemiskinan dengan program Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan pembangunan Sekolah Rakyat.

Presiden Prabowo menyoroti ketimpangan ekonomi di Indonesia, di mana pertumbuhan ekonomi 5% tidak dirasakan oleh seluruh rakyat. Banyak yang masih kelaparan dan kesulitan berobat. Ia menekankan pentingnya UUD 1945 sebagai landasan pemerataan ekonomi dan efisiensi anggaran.

Seseorang yang mampu belanja hanya Rp20.305 per hari untuk kebutuhan hidup masuk kategori penduduk miskin.

Meski mengalami penurunan, jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kemudian, jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia sebanyak 2,38 juta orang.

Pusat perbelanjaan atau mal diselimuti fenomena rombongan jarang beli (rojali) dan rombongan hanya nanya (rohana).