Kerugian Negara

BPK menyoroti berbagai ketidaksesuaian teknis, pemborosan keuangan negara, hingga kelemahan dalam tata kelola di pembangunan Pelabuhan Patimban.

BPK mengungkap temuan yang merugikan negara dalam hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja pembangunan Pelabuhan Patimban

Presiden Prabowo Subianto tak main-main dalam pemberantasan korupsi. Salah satunya dibuktikan dengan pengembalian keuangan Negara Rp13,25 triliun oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam perkara korupsi crude palm oil (CPO).

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung pengembalian uang sitaan hasil kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya ke Negara.

Presiden Prabowo Subianto ungkap potensi harta karun monasit senilai Rp128 triliun dari smelter ilegal di Bangka Belitung. Nilai satu ton monasit mencapai Rp3,3 miliar. Pemerintah bertekad berantas penambangan ilegal.

Presiden Prabowo menyaksikan penyerahan aset rampasan negara senilai Rp6-7 triliun ke PT Timah Tbk di Bangka Belitung. Aset sitaan dari perusahaan tambang ilegal ini diharapkan dapat memulihkan kerugian negara yang mencapai Rp300 triliun.

KPK menahan mantan Direktur Utama PT Hutama Karya, Bintang Perbowo, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) 2018??"2022

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melarang truk atau kendaraan dalam overdimensi dan overload (ODOL)