Kerugian Negara

BPK mengungkap temuan yang merugikan negara dalam hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja pembangunan Pelabuhan Patimban

Presiden Prabowo Subianto tak main-main dalam pemberantasan korupsi. Salah satunya dibuktikan dengan pengembalian keuangan Negara Rp13,25 triliun oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam perkara korupsi crude palm oil (CPO).

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan uang pengembalian kerugian negara Rp13,25 triliun dari kasus korupsi di sektor crude palm oil (CPO).

Presiden Prabowo Subianto ungkap potensi harta karun monasit senilai Rp128 triliun dari smelter ilegal di Bangka Belitung. Nilai satu ton monasit mencapai Rp3,3 miliar. Pemerintah bertekad berantas penambangan ilegal.

Presiden Prabowo menyaksikan penyerahan aset rampasan negara senilai Rp6-7 triliun ke PT Timah Tbk di Bangka Belitung. Aset sitaan dari perusahaan tambang ilegal ini diharapkan dapat memulihkan kerugian negara yang mencapai Rp300 triliun.

Pakar hukum pidana Hibnu Nugroho menyoroti langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, Korps Adhyaksa memiliki paradigma baru dalam mengungkap kasus korupsi dengan mengedepankan pengembalian keuangan negara.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melarang truk atau kendaraan dalam overdimensi dan overload (ODOL)

Korupsi yang dilakukan anak usaha PT Pertamina (Persero) membuat gaduh seluruh Indonesia