Komisi III DPR RI.

Ia menjelaskan, putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 hanya menghapus frasa multitafsir.

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengatakan bahwa reformasi Polri harus dilakukan secara kultural, bukan struktural. Ia menilai pengaruh terbesar yang mencederai institusi Korps Bhayangkara berasal dari perilaku para anggotanya, bukan dari kedudukan lembaga atau hal-hal lain yang berkaitan dengan struktur organisasi.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyampaikan berencana membentuk panitia kerja (Panja) terkait reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding mendorong agar Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) membuat batas waktu penyidikan.

Keberhasilan reformasi Polri akan diukur dari perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) hingga adanya kepastian hukum.

Alimin Ribut Sujono kembali menjadi sorotan publik. Hakim yang pernah menjatuhkan vonis mati kepada mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo itu dipastikan gagal melaju sebagai hakim agung. Kepastian itu setelah tidak memperoleh suara dalam rapat pleno Komisi III DPR, Selasa (16/9/2025).

Pembahasan RUU Perampasan Aset harus berjalan seiring dengan pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Nasdem, Hermawi Taslim, membenarkan bahwa partainya merotasi Ahmad Sahroni dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI.