Komisi III DPR RI.

Anggota Komisi III DPR RI, Irjen Pol (Purn) Rikwanto, menilai bahwa reformasi Polri bukan berarti harus dimulai dengan mengganti Kapolri.

Pembahasan RUU Perampasan Aset harus berjalan seiring dengan pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Nasdem, Hermawi Taslim, membenarkan bahwa partainya merotasi Ahmad Sahroni dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto merupakan hak prerogatif Presiden RI

Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, memastikan bahwa pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP) akan dilanjutkan pada masa sidang berikutnya. Dengan demikian, tertutup kemungkinan R-KUHAP disahkan dalam masa sidang DPR saat ini.

Komisi III DPR dinilai telah menunjukkan respons yang cepat dan kesadaran tinggi terhadap pentingnya transparansi dalam proses legislasi Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). DPR bahkan mengunggah draf RKUHAP ke situs web resmi agar bisa diakses dan dipantau oleh publik.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa pihaknya telah membuat aturan yang progresif dalam revisi KUHAP.

DPR RI menjelaskan pembahasan calon dubes RI untuk negara tetangga dibahas secara tertutup oleh Komisi I DPR RI.