Komisi III DPR RI.

Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding mendorong agar Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) membuat batas waktu penyidikan.

Keberhasilan reformasi Polri akan diukur dari perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) hingga adanya kepastian hukum.

Alimin Ribut Sujono kembali menjadi sorotan publik. Hakim yang pernah menjatuhkan vonis mati kepada mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo itu dipastikan gagal melaju sebagai hakim agung. Kepastian itu setelah tidak memperoleh suara dalam rapat pleno Komisi III DPR, Selasa (16/9/2025).

Pembahasan RUU Perampasan Aset harus berjalan seiring dengan pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Nasdem, Hermawi Taslim, membenarkan bahwa partainya merotasi Ahmad Sahroni dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

Komisi III DPR RI bakal menindaklanjuti surat Mahkamah Konstitusi (MK) perihal Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang akan purnatugas pada 3 Februari 2026.

Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, memastikan bahwa pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP) akan dilanjutkan pada masa sidang berikutnya. Dengan demikian, tertutup kemungkinan R-KUHAP disahkan dalam masa sidang DPR saat ini.

Komisi III DPR dinilai telah menunjukkan respons yang cepat dan kesadaran tinggi terhadap pentingnya transparansi dalam proses legislasi Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). DPR bahkan mengunggah draf RKUHAP ke situs web resmi agar bisa diakses dan dipantau oleh publik.