Kumpulan Berita
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menilai, Polri harus melaksanakan keputusan MK, yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri.
Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding mendorong agar Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) membuat batas waktu penyidikan.
Keberhasilan reformasi Polri akan diukur dari perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) hingga adanya kepastian hukum.
Anggota Komisi III DPR RI, Irjen Pol (Purn) Rikwanto, menilai bahwa reformasi Polri bukan berarti harus dimulai dengan mengganti Kapolri.
Pembahasan RUU Perampasan Aset harus berjalan seiring dengan pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Nasdem, Hermawi Taslim, membenarkan bahwa partainya merotasi Ahmad Sahroni dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto merupakan hak prerogatif Presiden RI
Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, memastikan bahwa pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP) akan dilanjutkan pada masa sidang berikutnya. Dengan demikian, tertutup kemungkinan R-KUHAP disahkan dalam masa sidang DPR saat ini.