komnas ham

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Atnike Nova Sugiro, menyoroti persoalan kemanusiaan di Papua yang tak kunjung pulih. Konflik bersenjata yang terus berlanjut antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata dinilai telah memicu gelombang pengungsi internal yang mengancam masa depan generasi Papua.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk Tim Adhoc Penyelidikan Pro Justitia untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM berat dalam Peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli. Tim dibentuk berdasarkan keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM pada 5-6 Mei 2026.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan praktik penyiksaan masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Sepanjang Januari 2024 hingga Mei 2026, Komnas HAM menerima dan menindaklanjuti 151 aduan terkait dugaan penyiksaan.

Komnas HAM menyatakan telah mengirimkan surat kepada Kogabwilhan III dan Mabes Polri, terkait tragedi penembakan di Kampung Kembru, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada 14 April 2026.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendalami pengaduan terkait nasib 1.023 calon dokter dari 38 perguruan tinggi negeri, dan swasta yang hingga kini belum memperoleh sertifikat profesi dokter.

Komnas HAM mendesak proses revisi UU HAM dilakukan dengan itikad baik, transparan, dan sejqalan dengan semangat Reformasi 1998.

Dia menjelaskan, terdapat sejumlah pelanggaran, mulai dari hak bebas dari penyiksaan hingga hak atas keadilan.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyimpulkan serangan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus mengandung unsur pelanggaran HAM. Kesimpulan ini disampaikan berdasarkan hasil pemantauan dan penyelidikan yang dilakukan sejak peristiwa pada 12 Maret 2026 silam. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, serangan tersebut bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan juga memiliki dimensi pelanggaran HAM yang serius.