Kumpulan Berita

KPK.


Nasional
25 September 2025

KPK Periksa Dirjen Kemenhut Terkait Gratifikasi Eks Bupati Kukar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Jenderal (Dirjen) Planologi Kehutanan di Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Ade Tri Aji Kusumah.

Nasional
25 September 2025

Usai Ditangkap KPK, Pengusaha Menas Erwin Masih Diperiksa Intensif

Direktur Utama PT Wahana Adyawarna Menas Erwin Djohansyah masih diperiksa intensif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Kamis (25/9/2025).

Nasional
24 September 2025

Korupsi Kuota Haji, KPK Panggil 6 Petinggi Biro Perjalanan Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil sejumlah saksi terkait kasus kuota haji 2024 dengan latar belakang biro perjalanan haji.

Nasional
23 September 2025

Diperiksa KPK, Dirjen Yankes Kemenkes Ditanya Soal Peran dalam Perencanaan DAK RSUD Koltim

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Azhar Jaya selesai menjalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pembangunan RSUD Kolaka Timur (Koltim).

Nasional
23 September 2025

Kasus Kuota Haji, KPK Maraton Periksa Saksi dari Biro Perjalanan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024, salah satunya dengan mengumpulkan keterangan saksi.

Nasional
23 September 2025

KPK Dukung Komite TPPU Prabowo: Fokus Pulihkan Aset Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung, pembentukan Komite Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh Presiden Prabowo Subianto.

Nasional
22 September 2025

Polri Klaim Sudah Tahu Keberadaan Jurist Tan, Red Notice Masih Diproses

Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri mengaku telah mengetahui keberadaan Jurist Tan, mantan staf khusus Mendikbudristek era Nadiem Makarim, yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi Chromebook.

Nasional
22 September 2025

KPK Usul Kepatuhan LHKPN Jadi Syarat Promosi dan Mutasi Pejabat Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta inspektorat atau satuan pengawas di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah (pemda) untuk memanfaatkan kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).