KPK

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, merespons Presiden ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menyatakan setuju Undang-Undang (UU) KPK dikembalikan ke versi lama.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyampaikan sejumlah poin krusial terkait munculnya usulan agar Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikembalikan ke versi lama

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan area perbatasan (border) hingga pascaperbatasan (post border) masih menyimpan celah korupsi.

Mantan Sub Koordinator/Kepala Seksi Bidang Akreditasi Kelembagaan dan Sistem Manajemen K3 periode 2015??"2020, Chandrales Riawati Dewi mengakui adanya praktik pemberian ?? uang terima kasih”, dari Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) guna mempercepat proses penerbitan sertifikat K3.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan aset rampasan negara senilai Rp16,39 miliar kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Rabu 11 Februari 2026.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, KPK juga masuk untuk mendukung perwujudan ekosistem demokrasi dan politik yang berintegritas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons langkah mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, yang mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait penetapan status tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.

Eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Praperadilan tersebut terkait penetapan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.