KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut. Perpanjangan dilakukan setelah yang bersangkutan menjalani masa penahanan 20 hari pertama sejak 12 Maret 2026.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap pengusaha rokok, terkait kasus dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai. Dari lima saksi yang dipanggil, tiga di antaranya merupakan pengusaha rokok.

Eks Menteri Agama sekaligus tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut membantah pernyataan KPK terkait penerimaan uang USD30 ribu, melalui perantara Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex yang merupakan eks stafsusnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dua ponsel yang ditawar Rp59 juta dalam lelang Maret 2026 tidak dilunasi penawar. Diketahui, dua ponsel yang dimaksud dibuka dengan harga Rp73 ribu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan peran dua tersangka baru kasus dugaan korupsi kuota haji 2023??"2024, yakni Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham (ISM) dan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri, Asrul Azis Taba (ASR).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan korupsi kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia periode 2023??"2024.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat tingkat kepatuhan anggota DPR dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) paling rendah dibanding lembaga negara lain, baik eksekutif maupun yudikatif. Lembaga antirasuah pun mengingatkan para anggota parlemen untuk menjadi teladan dalam melaporkan LHKPN.

KPK mencatat sebanyak 87,83% atau 337.340 dari total 431.882 Penyelenggara Negara (PN) atau Wajib Lapor (WL) telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik tahun 2025 hingga 26 Maret 2026.