Kumpulan Berita

Kuota Haji.


haji & umroh
1 October 2025

Sistem Antrean Dirombak, Masa Tunggu Haji Paling Lama 27 Tahun

Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan akan merombak aturan kuota jamaah haji per provinsi.

Nasional
30 September 2025

Kasus Kuota Haji, KPK Terima Pengembalian Uang dari Biro Perjalanan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kembali menerima pengembalian uang terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Pengembalian itu dilakukan setelah tim penyidik Lembaga Antirasuah secara maraton memeriksa sejumlah saksi dari biro perjalanan haji.

Nasional
24 September 2025

KPK Dalami Dugaan Permintaan Uang untuk Kuota Tambahan Haji Khusus

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa lima saksi dari biro perjalanan haji terkait dugaan korupsi penentuan kuota haji 2025, Selasa (23/9/2025).

Nasional
19 September 2025

Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah Dicicil, KPK: Ada Batas Penarikan Dolar AS

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan alasan pengembalian uang oleh Khalid Basalamah dilakukan secara bertahap.

Nasional
19 September 2025

KPK Ungkap Hampir 400 Travel Pakai Kuota Haji Khusus

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap hampir 400 travel menggunakan kuota haji tambahan dengan visa haji khusus.

Nasional
17 September 2025

Khalid Basalamah Ngaku Kembalikan Uang, KPK: Seharusnya Tak Disampaikan ke Publik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pemilik Uhud Tour, Ustadz Khalid Basalamah, mengungkapkan materi penyidikan yang seharusnya belum bisa diumbar ke publik.

Nasional
13 September 2025

MAKI Serahkan Foto Istri Pejabat yang Diduga Terima Fasilitas Haji Furoda ke KPK

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyatakan telah menyerahkan foto-foto sejumlah istri pejabat yang berangkat haji furoda dan diduga menerima fasilitas negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nasional
13 September 2025

KPK Verifikasi Data Tambahan Kasus Kuota Haji dari MAKI

KPK menyatakan akan menindaklanjuti Menurut Budi, setelah verifikasi, KPK akan melakukan telaah dan analisis terhadap aduan untuk melihat apakah substansinya masuk ke dalam ranah kewenangan KPK atau tidak.setiap aduan masyarakat yang masuk dengan melakukan verifikasi terlebih dahulu.