Lahan

Badan Bank Tanah siap menjadi solusi dalam pengelolaan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU).

DPR RI menyoroti fenomena konversi lahan yang terjadi setiap tahun dan dinilai menjadi faktor krusial yang memengaruhi produksi beras nasional.

Komisi IV DPR RI menyoroti lemahnya strategi ketahanan pangan nasional oleh Kementan. Mereka menekankan pentingnya kebijakan konkret untuk kesejahteraan petani, keuntungan pedagang, dan harga beras terjangkau bagi konsumen. Penurunan luas panen dan stagnasi produktivitas padi juga menjadi perhatian.

ahan-lahan yang tidak berizin akan dikelola negara menjadi lahan-lahan pertanian dan perkebunan. Hal ini merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto

Nusron Wahid minta maaf atas pernyataannya terkait kepemilikan tanah terlantar adalah milik negara.

Nusron Wahid meminta maaf terkait pernyataannya yang viral dan menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Pernyataan ini mengenai semua tanah terlantar milik negara.

Harta kekayaan Menteri ATR Nusron Wahid di LKHPN tercatat sebesar Rp21.875.025.024 atau Rp21,8 miliar pada 2024.

Lahan yang dibiarkan tidak digunakan atau tidak ada aktivitas selama dua tahun akan diambil alih negara.