Lahan

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah terus mendorong pelaksanaan reforma agraria untuk menciptakan struktur penguasaan dan kepemilikan tanah yang berkeadilan.

Reforma agraria menjadi salah satu jalur yang dapat ditempuh masyarakat untuk memperoleh legalitas atas tanah yang telah lama dimanfaatkan. Proses tersebut dimulai dari penetapan penerima manfaat, penandatanganan perjanjian pemanfaatan tanah, hingga penerbitan sertipikat hak atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa penyalahgunaan lahan serta kebiasaan membuang sampah sembarangan menjadi faktor utama penyebab banjir di wilayah perkotaan, khususnya Jabodetabek.

Kementerian Transmigrasi menemukan potensi ekonomi di kawasan transmigrasi yang bisa mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Mulai dari ladang minyak dan komoditas pangan yang bernilai tambah secara domestik maupun mengerek neraca ekspor.

Masyarakat diimbau untuk lebih teliti saat menerima kedatangan petugas ukur tanah guna menghindari potensi penipuan yang mengatasnamakan instansi pemerintah.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) berencana membangun rumah susun (rusun) subsidi sebanyak 2.200 unit di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta, dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) yang terintegrasi langsung dengan akses transportasi kereta api.

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar mediasi terkait lahan seluas 39 hektar di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan Bendungan Jenelata. Lahan tersebut disebut berstatus ?? tak bertuan” karena tidak memiliki kejelasan alas hak kepemilikan.

Danantara Investment Management (DIM) mengakuisisi aset perhotelan dan real estat di kawasan Thakher City, pengembangan kawasan terpadu yang berjarak sekitar 2,5 kilometer dari Masjid Al-Haram, Makkah.