Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memiliki potensi besar untuk melesat hingga ke level 28.000 pada periode 2029-2030, seiring dengan ekspansi ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menantang Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan SRO (Self-Regulatory Organization) untuk mensukseskan agenda reformasi pasar modal yang saat ini tengah dijalankan.

Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pengenaan pajak bagi kapal yang melewati jalur pelayaran di Selat Malaka. Gagasan ini terinspirasi dari kebijakan Iran di Selat Hormuz.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan kepastian bahwa pemerintah membatalkan rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sektor jalan tol, sekaligus membatalkan kebijakan pajak tambahan yang sebelumnyamenyasar masyarakat berpenghasilan tinggi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis isu soal pengenaan pajak pelayaran di Selat Malaka. Pemerintah bakal menjunjung prinsip hukum laut internasional yang diratifikasi Indonesia sesuai konsensus internasional United Nations Convention on the Law of the Sea (Unclos).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan soal wacana kebijakan insentif kendaraan listrik sedang digodok bersama Kementerian Perindustrian. Pemerintah direncanakan mengganjar insentif sekian juta setiap unit kendaraan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menunjuk pejabat sementara untuk mengisi dua posisi direktur jenderal di Kementerian Keuangan yang sebelumnya dijabat Febrio Nathan Kacaribu dan Luky Alfirman. Mereka dicopot dari jabatannya diterpa isu internal di kementerian.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan telah melakukan efisiensi anggaran di lembaga/kementerian yang selama rezim pemerintahan sebelumnya tak tersentuh. Bendahara negara memastikan kebijakan efisiensi anggaran atas dasar dugaan penyimpangan tata kelola.