Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah tidak akan terburu-buru dalam menerapkan kebijakan perpajakan baru, termasuk isu pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa jalan tol.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lemahnya pengawasan dalam proyek infrastruktur strategis seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh dan LRT Jabodebek. Bendahara negara menilai eksekusi proyek yang minim terpantau sehingga berujung pada pembengkakan biaya yang membebani keuangan negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap melakukan pengisian jabatan definitif untuk tiga posisi Direktur Jenderal (Dirjen) di lingkungan Kementerian Keuangan. Nama-nama kandidat untuk posisi strategis eselon I tersebut direncanakan akan segera diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto pada bulan depan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan gagasan mengenai potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam memanfaatkan jalur perdagangan strategis dunia. Ia menyoroti posisi Selat Malaka yang selama ini belum dioptimalkan untuk memberikan kontribusi pendapatan bagi negara, berbeda dengan skema yang diterapkan di wilayah lain seperti Selat Hormuz oleh Iran.

Kemenkeu memberikan tanggapan terkait beredarnya kabar perombakan posisi strategis di level eselon I Kemenkeu, khususnya mengenai jabatan Direktur Jenderal Anggaran serta Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal.

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan terburu-buru dalam menerapkan kebijakan perpajakan baru, termasuk isu pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa jalan tol

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini Indonesia bisa lepas dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5 persen.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Indonesia baru saja mendapatkan tawaran pinjaman besar dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank).