Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan telah melakukan efisiensi anggaran di lembaga/kementerian yang selama rezim pemerintahan sebelumnya tak tersentuh. Bendahara negara memastikan kebijakan efisiensi anggaran atas dasar dugaan penyimpangan tata kelola.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah tidak akan terburu-buru dalam menerapkan kebijakan perpajakan baru, termasuk isu pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa jalan tol.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lemahnya pengawasan dalam proyek infrastruktur strategis seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh dan LRT Jabodebek. Bendahara negara menilai eksekusi proyek yang minim terpantau sehingga berujung pada pembengkakan biaya yang membebani keuangan negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi telah mencopot Febrio Nathan Kacaribu dari jabatan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, serta Luky Alfirman dari posisi Direktur Jenderal Anggaran per Selasa (21/4/2026).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan gagasan mengenai potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam memanfaatkan jalur perdagangan strategis dunia. Ia menyoroti posisi Selat Malaka yang selama ini belum dioptimalkan untuk memberikan kontribusi pendapatan bagi negara, berbeda dengan skema yang diterapkan di wilayah lain seperti Selat Hormuz oleh Iran.

Kemenkeu memberikan tanggapan terkait beredarnya kabar perombakan posisi strategis di level eselon I Kemenkeu, khususnya mengenai jabatan Direktur Jenderal Anggaran serta Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal.

Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa proses restrukturisasi terkait biaya tambahan (cost overrun) dan skema manajemen proyek Kereta Cepat Whoosh telah rampung.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini Indonesia bisa lepas dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5 persen.