Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, yang juga menjabat sebagai Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan adanya iktikad baik dari pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan penarikan pajak atas Jaminan Hari Tua (JHT). Hal ini disampaikannya setelah melangsungkan pertemuan dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Rabu (8/7/2026).

Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, yang juga menjabat sebagai Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan adanya iktikad baik dari pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan penarikan pajak atas Jaminan Hari Tua (JHT).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka-bukaan soal kondisi terkini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Purbaya memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mencapai Rp734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap PDB.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan realisasi penerimaan pajak Rp1.035,7 triliun hingga semester I-2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) defisit Rp196,5 triliun hingga semester I-2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah menetapkan target besar untuk membawa Indonesia masuk dalam jajaran lima kekuatan ekonomi terbesar dunia pada tahun 2045. Target tersebut diproyeksikan dicapai dengan capaian Produk Domestik Bruto (PDB) berkisar USD5 triliun dan pendapatan per kapita melampaui angka USD15.000.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meluruskan anggapan publik bahwa pemerintah sengaja menargetkan kelompok masyarakat tertentu seperti influencer dan pedagang daring (online) sebagai objek penerimaan pajak baru.