Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menegaskan bahwa informasi mengenai peluncuran program penggalangan dana masyarakat untuk melunasi utang negara adalah berita bohong atau hoaks.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memutuskan untuk menunda konferensi pers rapat berkala II tahun 2026 yang semula dijadwalkan berlangsung pada hari ini Kamis (30/4/2026) pukul 16.00 WIB.

Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengelolaan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memiliki potensi besar untuk melesat hingga ke level 28.000 pada periode 2029-2030, seiring dengan ekspansi ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menantang Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan SRO (Self-Regulatory Organization) untuk mensukseskan agenda reformasi pasar modal yang saat ini tengah dijalankan.

Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pengenaan pajak bagi kapal yang melewati jalur pelayaran di Selat Malaka. Gagasan ini terinspirasi dari kebijakan Iran di Selat Hormuz.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan kepastian bahwa pemerintah membatalkan rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sektor jalan tol, sekaligus membatalkan kebijakan pajak tambahan yang sebelumnyamenyasar masyarakat berpenghasilan tinggi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis isu soal pengenaan pajak pelayaran di Selat Malaka. Pemerintah bakal menjunjung prinsip hukum laut internasional yang diratifikasi Indonesia sesuai konsensus internasional United Nations Convention on the Law of the Sea (Unclos).