Menko Airlangga.

Pemerintah Belarusia berencana meningkatkan impor berbagai komoditas unggulan Indonesia, mulai dari biji kakao, minyak sawit (CPO), karet, produk farmasi, makanan laut, hingga kopi Jawa. Hal ini seperti diungkap Wakil Perdana Menteri Republik Belarusia, Viktor Karankevich.

Indonesia dan Belarusia memperkuat kerja sama ekonomi dengan memperluas kolaborasi di sektor strategis, terutama alat berat untuk pertambangan hingga mesin pertanian. Langkah ini dilakukan seiring meningkatnya nilai perdagangan bilateral kedua negara.

Kebijakan penyaluran stimulus untuk pembelian sepeda motor listrik dipastikan mengalami kemunduran jadwal. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa program subsidi tersebut kini ditargetkan baru dapat digulirkan pada bulan Agustus mendatang.

Pemadaman listrik bergilir yang dilakukan PT PLN (Persero) akhir-akhir ini memicu perhatian serius dari pemerintah. Kebijakan pemadaman yang dipicu oleh menipisnya stok batu bara serta hambatan teknis pada sejumlah pembangkit listrik tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas aktivitas masyarakat dan sektor usaha.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melawat ke Paris, Prancis dan Brussels, Belgia pada 3-5 Juni 2026. Hal ini untuk mempercepat aksesi keanggotaan Indonesia di Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD, serta memastikan kelancaran kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah bakal melakukan evaluasi terhadap operasional PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai BUMN ekspor 3 bulan pertama.

Pertemuan tingkat tinggi dalam wadah Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) ini digelar secara khusus untuk merumuskan paket stimulus ekonomi nasional

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan peran aktif perekonomian daerah memegang kunci krusial dalam merealisasikan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Pemerintah menilai capaian makro tersebut mustahil terwujud jika hanya mengandalkan stimulus kebijakan dari pusat tanpa adanya lompatan performa dari pemerintah daerah.