Menko Airlangga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan peran aktif perekonomian daerah memegang kunci krusial dalam merealisasikan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Pemerintah menilai capaian makro tersebut mustahil terwujud jika hanya mengandalkan stimulus kebijakan dari pusat tanpa adanya lompatan performa dari pemerintah daerah.

Pemerintah telah mengendus adanya selisih (gap) pencatatan data perdagangan yang cukup fantastis antara Indonesia dengan sejumlah negara mitra dagang utama dunia. Nilai perbedaan komparasi data ekspor-impor tersebut ditaksir menembus angka puluhan miliar dolar Amerika Serikat (AS).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah tengah mematangkan berbagai regulasi menjelang implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026.

Pemerintah telah menyiapkan stimulus baru untuk memperkuat mesin perekonomian pada kuartal II-2026, sebagai strategi untuk mempertahankan kinerja ekonomi nasional agar tetap solid di atas 5 persen.

Prabowo menginstruksikan himbara untuk menyalurkan skema kredit untuk rakyat dengan suku bunga rendah maksimal 5 persen per tahun.

Pemerintah menyiapkan tambahan anggaran subsidi energi hingga Rp100 triliun pada 2026 sebagai respons dari lonjakan harga minyak dunia.

Pemerintah bergerak cepat mengantisipasi dampak gangguan rantai pasok global akibat ketegangan di Selat Hormuz. Dalam rapat perdana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, diputuskan pemberian insentif fiskal berupa pembebasan biaya masuk untuk komoditas LPG dan bahan baku plastik.

Airlangga menjelaskan bahwa pembahasan ini akan melibatkan satuan tugas (satgas) khusus untuk memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran dan mampu mendorong produktivitas industri terkait