Menko Airlangga

Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran menteri Kabinet Merah Putih untuk rapat terbatas di Kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Senin (13/7/2026). Prabowo menginstruksikan pemberian harga khusus bahan bakar minyak (BBM) bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton (GT).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi soal laporan global yang memproyeksikan lonjakan signifikan jumlah orang super kaya di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) berada di Pulau Bali. Pemerintah saat ini tengah mengebut draf Peraturan Pemerintah (PP) terkait pembangunannya, yang ditargetkan rampung sebelum tanggal 16 Agustus 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rasa duka cita mendalam atas wafatnya tokoh pengusaha nasional sekaligus politisi senior, Rachmat Gobel. Airlangga mengaku sangat terkejut saat pertama kali mendengar kabar duka tersebut.

Pemerintah Belarusia berencana meningkatkan impor berbagai komoditas unggulan Indonesia, mulai dari biji kakao, minyak sawit (CPO), karet, produk farmasi, makanan laut, hingga kopi Jawa. Hal ini seperti diungkap Wakil Perdana Menteri Republik Belarusia, Viktor Karankevich.

Indonesia dan Belarusia memperkuat kerja sama ekonomi dengan memperluas kolaborasi di sektor strategis, terutama alat berat untuk pertambangan hingga mesin pertanian. Langkah ini dilakukan seiring meningkatnya nilai perdagangan bilateral kedua negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa dinamika geopolitik global yang belum stabil memaksa pemerintah mengambil langkah antisipatif yang lincah dan proaktif. Ketidakpastian di kawasan Timur Tengah, khususnya di Selat Hormuz, menjadi perhatian serius karena berpotensi memicu gejolak harga minyak dunia dan menekan rantai pasok eksternal.

Pemadaman listrik bergilir yang dilakukan PT PLN (Persero) akhir-akhir ini memicu perhatian serius dari pemerintah. Kebijakan pemadaman yang dipicu oleh menipisnya stok batu bara serta hambatan teknis pada sejumlah pembangkit listrik tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas aktivitas masyarakat dan sektor usaha.